<span;>Kedom mata lampung com – Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang tak terhitung luasnya: tanah subur, laut kaya, hutan lebat, energi melimpah. Konstitusi tegaskan: bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara guna kemakmuran rakyat sebesar\u2011besarnya (Pasal\u202f33 ayat\u202f3 UUD\u202f1945) . Namun usia kemerdekaan ke\u201181 membawa pertanyaan tajam: mengapa di negeri yang gemah ripah loh jinawi, rakyat justru makin terbebani sementara segelintir elite menikmati hasil curian?
\n\u200e
\n\u200e
\n\u200e
\n\u200ePajak Menumpuk, Amanat Hukum Terlupakan
\n\u200e
\n\u200ePajak menurut Pasal\u202f23A UUD\u202f1945 harus diatur undang\u2011undang dan dipergunakan demi kemakmuran seluruh rakyat. Pasal\u202f1 Angka\u202f1 UU KUP menegaskan pajak adalah kontribusi wajib untuk sebesar\u2011besarnya kemakmuran rakyat; UU No.\u202f7 Tahun\u202f2021 (HPP) meletakkan asas utama: keadilan, kesederhanaan, kepastian hukum . Kenyataannya: rakyat kecil dipungut ketat\u2014PPh, PPN, PBB, retribusi beragam\u2014namun pelayanan dasar tertinggal jauh. Jalan berlubang, sekolah tak layak, kesehatan mahal. Uang rakyat yang seharusnya berputar untuk kesejahteraan, justru dialihkan jadi santapan pejabat dan kelompok dekatnya.
\n\u200e
\n\u200e
\n\u200e
\n\u200eKorupsi Melanggar Amanat Konstitusi & Undang\u2011Undang
\n\u200e
\n\u200eUU No.\u202f31 Tahun\u202f1999 jo UU No.\u202f20 Tahun\u202f2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melarang keras penyalahgunaan wewenang merugikan keuangan negara :
\n\u200e
\n\u200e- Pasal\u202f2 & 3: Pidana penjara hingga seumur hidup dan denda hingga Rp1\u202fmiliar bagi yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang merugikan negara
\n\u200e- Pasal\u202f18: Wajib kembalikan kerugian; rampas harta hasil korupsi; sanksi tambahan pencabutan hak jabatan
\n\u200e
\n\u200eIronisnya hukum terasa \u201cdua muka\u201d: tajam bagi rakyat kecil, tumpul saat menyentuh mereka berkuasa. Anggaran pendidikan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur\u2014berulang kali terbukti diselewengkan. Ini bukan sekadar pelanggar undang\u2011undang, melainkan pengkhianatan langsung terhadap Sila Kelima Pancasila \u201cKeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia\u201d serta Pasal\u202f1 ayat\u202f3, Pasal\u202f33, dan Pasal\u202f34 UUD\u202f1945 . Kesenjangan melebar: sebagian hidup mewah atas pajak rakyat; jutaan lain masih berjuang makan sehari\u2011hari.
\n\u200e
\n\u200eHilangnya Nilai Luhur dan Ancaman Bagi Masa Depan Bangsa
\n\u200e
\n\u200eKeadilan sosial makin terasa sekadar kalimat di naskah kenegaraan. Negara gagal menjaga amanat: perekonomian harus berasas kekeluargaan, bukan persaingan tak seimbang yang menguntungkan segelintir (Pasal\u202f33 ayat\u202f1 UUD\u202f1945) . Rakyat tak lagi dijaga, melainkan dipunguti tanpa imbalan layak. Korupsi yang dibiarkan tumbuh menjadi sistemik: melumpuhkan pertumbuhan, menghilangkan kepercayaan, dan menjadikan bangsa tetap \u201cterjajah\u201d\u2014kali ini oleh bangsanya sendiri.
\n\u200e
\n\u200e Seruan Mengembalikan Amanat Rakyat
\n\u200e
\n\u200eKeadilan tidak bisa menunggu selamanya. Semua elemen bangsa harus bersuara: Tegakkan hukum tanpa pandang pangkat sesuai Pasal\u202f1 ayat\u202f3 UUD\u202f1945 Periksa ulang sistem perpajakan dan belanja negara agar benar\u2011benar berpihak rakyat miskin dan UMKM Pastikan pengelolaan kekayaan alam dan anggaran negara terbuka, diawasi ketat, dan dikembalikan fungsinya demi kemakmuran bersama
\n\u200eJaga agar Sila Kelima Pancasila bukan sekadar tulisan, melainkan kenyataan hidup yang dirasakan setiap warga
\n\u200e
\n<span;>\u200eSelama uang pajak masih jadi \u201cbancakan elite\u201d dan kekayaan alam tak dinikmati rakyat luas\u2014selama itu pula kemerdekaan belum tuntas. Mari kita pertahankan Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa sebagaimana dicita\u2011citakan pendiri bangsa.
\n\u200e
\n\u200eKedom Mata Lampung \u2013 Mengawal Amanat Rakyat, Menuntut Keadilan Nyata (red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"