KEDOM MATA LAMPUNG<\/b> – Bandar Lampung, 27\/07\/2026 \u2013 Keberadaan bangunan Hotel Melana yang baru selesai dibangun di Jalan Sultan Agung, Bandar Lampung, kini menjadi sorotan tajam. Bangunan terlihat berdiri sangat dekat dengan batas tepi jalan, diduga kuat melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandar Lampung. Warga mempertanyakan keabsahan izin pembangunan dan meminta instansi segera bertindak sesuai peraturan perundang\u2011undangan.<\/p>\n
Saat awak media mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Bandar Lampung, kepala Dinas PERKIM Muhaimin akan menindak lanjuti masalah tersebut.<\/p>\n
“Terima kasih atas informasii yang diberikan kepada kami, kami akan tindak lanjuti dengan pengecekan di lapangan” Jelas Muhaimin, Senin, 27\/07\/2026.<\/p>\n
Berapa Jarak Wajib Menurut Aturan ?<\/b><\/p>\n
Jarak pasti berdasarkan Perda RDTR\/RTRW setempat, namun acuan umum:<\/p>\n
– Dasar pokok: UU No.\u202f28\/2002<\/a> Pasal\u202f13 mewajibkan setiap bangunan memenuhi jarak bebas minimum termasuk GSB\/GSJ; UU No.\u202f26\/2007<\/a> Pasal\u202f6\u20137 mewajibkan pemanfaatan ruang menurut rencana tata ruang; UU No.\u202f38\/2004<\/a> Pasal\u202f16\u201317 melarang bangunan masuk Ruang Milik Jalan (Rumija). Pasal dan Sanksi Pelanggaran<\/b><\/p>\n 1. UU No.\u202f28 Tahun\u202f2002 tentang Bangunan Gedung<\/p>\n – Pasal\u202f13: Bangunan wajib patuh jarak bebas\/GSB sesuai ketentuan tata ruang 2. UU No.\u202f26 Tahun\u202f2007 tentang Penataan Ruang<\/p>\n – Pasal\u202f30,\u202f34,\u202f36: Kegiatan wajib selaras rencana tata ruang; pelanggar dikenakan sanksi mulai teguran, denda, hingga penghentian pemanfaatan ruang<\/p>\n 3. UU No.\u202f38 Tahun\u202f2004 tentang Jalan<\/p>\n – Pasal\u202f28,\u202f48\u201350: Dilarang mendirikan bangunan di Rumija; sanksi denda hingga Rp\u202f500\u202fjuta dan\/atau pidana penjara maksimal 1\u202ftahun<\/p>\n 4. Aturan pelaksana: PP\u202fNo.\u202f16\u202fTahun\u202f2021, Permen\u202fPUPR terkait, serta Perda Kota Bandar Lampung tentang tata ruang dan penertiban bangunan.<\/p>\n Apakah Hotel Melana Melanggar ?<\/b><\/p>\n Pantauan lapangan menunjukkan bangunan Hotel Melana kurang lebih 4 meter dari bibir Jalan Sultan Agung, hal tersebut kurang dari batas minimal yang seharusnya berlaku. Belum jelas apakah PKKPR dan PBG sesuai peta zonasi resmi. Diharapkan ada pengukuran bersama dari Dinas Tata Ruang\/PUPR\/Satpol\u202fPP untuk membuktikan jarak tersebut. Jika kurang dari ketetapan: patut diduga bangunan Hotel Melana melanggar aturan dan wajib ditindaklanjuti sesuai hukum.<\/p>\n Seruan Warga & Instansi<\/b><\/p>\n Warga berharap Dinas Tata Ruang & Cipta Karya, PUPR, Dishub, Satpol\u202fPP, serta BPKPB Kota Bandar Lampung: Lakukan pengukuran resmi bandingkan dokumen izin Hingga berita diturunkan, awak media masih membuka ruang bagi pengelola Hotel Melana untuk menyampaikan gak jawabnya. Awak Media yang terdiri dari 3 media online akan terus memantau tindak lanjut instansi terkait.(Investigasi<\/b>\/Team<\/b>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\n– Jalan utama\/kolektor utama seperti Jl.\u202fSultan\u202fAgung:
\n– Umumnya minimal 8\u201315\u202fmeter dari bibir jalan\/garis batas Rumija; di kawasan tersebut dokumen perencanaan menetapkan minimal 22\u202fmeter untuk bangunan baru.
\n– Jalan provinsi\/nasional: biasanya minimal 10\u201315\u202fm; jalan arteri kota besar minimal 12\u201325\u202fm tergantung lebar jalan dan kelas jalan.
\n– Untuk hotel\/gedung ramai pengunjung: wajib jarak lebih lebar dari hunian biasa guna kelancaran akses dan keamanan.
\n– Kepastian: merujuk Perda RTRW No.\u202f10 Tahun\u202f2011 & RDTR terkini Kota Bandar Lampung serta dokumen PKKPR\/PBG yang diterbitkan.<\/p>\n
\n– Pasal\u202f45: Sanksi administratif: peringatan tertulis; batasi pembangunan; hentikan kegiatan; beku\/cabut izin; denda maksimal 10\u202f% dari nilai bangunan; perintah bongkar bagian yang melanggar hingga total bangunan
\n– Pasal\u202f47: Pidana kurungan hingga 3\u202ftahun atau denda ratusan juta rupiah bagi yang melawan perintah penertiban<\/p>\n
\nPeriksa kelayakan perizinan sesuai GSJ\/GSB\/RDTR. Terapkan sanksi tegas tanpa pandang bulu jika terbukti melanggar<\/p>\n